Draf Larangan Mudik Sudah Ada, Hanya Tunggu Luhut Setuju!

Advertisement

Draf Larangan Mudik Sudah Ada, Hanya Tunggu Luhut Setuju!

JanganBaper.com
21 April 2020

Draf Larangan Mudik Sudah Ada, Hanya Tunggu Luhut Setuju!
KARTUMERAH.ID - Pemerintah tampaknya bakal mengambil keputusan untuk melarang mudik. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan tengah menyiapkan aturan resmi terkait larangan mudik.

"Kita buat regulasinya. Perancangan PM (Peraturan Menteri)-nya sudah siap kita. Sudah di Biro Hukum," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (20/4/20).

Hanya saja, keputusan akhir terkait kebijakan pelarangan ini ada di tangan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Budi Setiyadi bilang, finalisasi kebijakan masih terus dibahas bersama stakeholder terkait.

"Untuk mudik kita mau ada rapat lagi dengan Pak Menko Maritim nanti sore," tandasnya.

Ia menjelaskan bahwa di tingkat eselon 1 Kemenhub, mayoritas sudah punya pandangan senada, yakni melarang mudik. Namun lagi-lagi semua tergantung Luhut.

"Jadi kemarin diskusi kita dengan yang lain itu kayaknya semakin kuat ya pesan yang dibangun kita akan ada pelarangan mudik rencananya. Tapi ya tergantung nanti. Ini kita kan hanya diskusi di bawah, eselon satu, mungkin kita akan larang mudik sama sekali," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan bahaya laten apabila mudik di tengah pandemi Covid-19. Pendapat JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, disampaikan dalam dialog "Peran Masjid dalam Wabah Corona" bersama penceramah Ustadz Abdul Somad, Selasa (14/4/2020) malam.

"Memang mudik itu sangat berbahaya sehingga kita harapkan mudik itu tidak dilakukan," ujarnya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menyatakan jumlah pemudik di tanah air setiap tahunnya sebanyak 25 juta orang. Dengan kondisi sekarang, JK memisalkan sekitar 10% atau 2,5 juta yang mudik.

"Dari jumlah itu satu persen saja yang positif itu berarti 25 ribu. 25 ribu itu menyebarkan lagi," katanya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menambahkan tanpa keberadaan pemudik, kondisi desa akan berjalan normal. Kebutuhan pangan pun tetap terpenuhi. Akan tetapi, kalau desa terkena Covid-19, maka bisa mengancam ketahanan pangan.

"Jadi itu risiko tingginya apabila mudik itu tetap jalan, kembali ke kampung tetap jalan," ujar JK. [cnb]