Aneh, Polisi Biarkan Pejabat Kemendagri Dan Ratusan Praja Gelar Halal Bihalal Di Kampus IPDN

Advertisement

Aneh, Polisi Biarkan Pejabat Kemendagri Dan Ratusan Praja Gelar Halal Bihalal Di Kampus IPDN

kartumerah.ID
27 Mei 2020

Aneh, Polisi Biarkan Pejabat Kemendagri Dan Ratusan Praja Gelar Halal Bihalal Di Kampus IPDN
KARTUMERAH.ID - Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan kegiatan halal bihalal di tengah pandemi Covid-19 yang dihadiri ratusan orang, termasuk sejumlah pejabat Kemendagri yang bertugas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Kok aparat kepolisian membiarkan dan tidak membubarkan acara tersebut?," sesal Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).

IPW berharap Mendagri Tito Karnavian menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa tersebut.

Dari data dan foto yang diterima IPW, halal bihalal itu dilakukan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada Minggu siang (24/5), di Kampus IPDN di Jatinangor, Jawa Barat.

" Acara itu jelas melanggar PSBB. Bagaimana mungkin, para calon birokrat itu bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah dan melanggar PSBB," kata Neta.

IPW sendiri sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB ini kepada Mendagri, yang membawahi IPDN. Diharapkan ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini.

"Sangat aneh di tengah kerja keras pemerintah memutus matarantai pandemi Covid 19, kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampusnya yang dihadiri ratusan praja dan para undangan di Balirung Rudini," urai Neta.

Kata Neta, tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang justru tengah giat-giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid 19.

"Anehya lagi, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di kampus," ungkap Neta.

IPW berharap Mendagri segera mencopot Rektor IPDN. Sebab apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN tersebut, selain ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

" Yang sangat disayangkan lagi, IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah," ujar Neta.

IPW juga menyayangkan sikap para praja tersebut. Karena belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan pemeritah.

Selain itu, IPW berharap Polda Jabar mengusut kasus ini, apakah acara keramaian di kampus IPDN itu memiliki izin atau tidak. Bagaimana pun acara di kampus IPDN itu merupakan pelecehan terhadap PSBB dan pelecehan terhadap upaya pemeritah yang sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid-19.

"Sebagai calon pemimpin mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun kepada para kepala daerah, yang setiap saat menganjurkan agar semua orang mentaati aturan PSBB, tapi justru para Praja IPDN itu sendiri yang melanggar PSB tersebut," papar Neta.

Para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh yg baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah. Sebab itu IPW berharap Mendagri Tito Karnavian segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya," pungkas Neta. [rmol]