Jokowi Izinkan 4 Pulau Reklamasi Dilanjut, Pengamat: Taipan akan Mendanai Jagoan PDIP di 2024

Advertisement

Jokowi Izinkan 4 Pulau Reklamasi Dilanjut, Pengamat: Taipan akan Mendanai Jagoan PDIP di 2024

kartumerah.ID
14 Mei 2020

Jokowi Izinkan 4 Pulau Reklamasi Dilanjut, Pengamat: Taipan akan Mendanai Jagoan PDIP di 2024
KARTUMERAH.ID - Taipan disebut menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024 atas diizinkannya reklamasi pulau C,D, G,N di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (12/5/2020). “Izin reklamasi ini sangat menguntungkan para taipan,” ungkapnya.

Kata Muslim, pemberian izin reklamasi ini tentu ada konsekuensi untuk membantu Pilpres 2024. “Dalam politik itu tidak ada makan siang yang gratis. Semua harus ada timbal baliknya. Dan taipaan ini akan membantu pendanaan jagoan PDIP di Pilpres 2024,” paparnya.

Muslim mengatakan, semua partai politik yang berkuasa sedanng mengumpulkan dana untuk Pemilu dan Pilpres 2024. “Biaya pemilu yang besar membuat partai yang berkuasa mencari uang baik melalui kebijakan maupun menenpatkan kader-kadernya di tempat yang ‘basah’,” ungkapnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur) ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mengatur pulau reklamasi di pantai Jakarta.

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase,” demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang tata ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur) yang dikutip detikcom, Jumat (8/5/2020).

“Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut,” ujar Pasal 121 huruf c. [nkc]