Soal TKA China di Konawe, Luhut: Jumlahnya Hanya 8%

Advertisement

Soal TKA China di Konawe, Luhut: Jumlahnya Hanya 8%

kartumerah.ID
26 Mei 2020

Soal TKA China di Konawe, Luhut: Jumlahnya Hanya 8%
KARTUMERAH.ID - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal tenaga kerja asing (TKA) dari China. Dia mengatakan bahwa di pabrik pemurnian alias smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) mempekerjakan TKA China hanya 8% dari seluruh pekerja yang ada.

Luhut mengklaim jumlahnya pun makin berkurang dengan adanya pekerja terlatih lulusan Politeknik di Morowali. Hal ini diungkapkannya saat melakukan video conference bersama beberapa rektor Universitas Islam Negeri.

"Terkait TKA China, sebenarnya jumlah mereka seperti di Konawe hanya kurang lebih 8% dari para pekerja yang ada. Saat ini jumlah TKA juga makin berkurang dengan adanya Politeknik di Morowali," ungkap Luhut dalam keterangannya, Kamis (21/5/2020).

Rencana penggunaan TKA China di Konawe memang jadi polemik. Rencana ini ditolak habis-habisan oleh pemerintah daerah setempat, Gubernur Sultra Ali Mazi menolak apabila ratusan TKA ini masuk ke Konawe. Ali menilai suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima 500 pekerja China ini.

"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020).

Pemerintah pun telah menunda izin masuk 500 tenaga kerja China untuk PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel, yang sebelumnya telah mendapatkan izin mendatangkan ratusan pekerja ini pada 22 April lalu.

Kembali ke Luhut, dia mengklaim Indonesia saat ini menjadi tujuan investasi ke-4 di dunia. Dia menyebut fokus Indonesia untuk mendorong green economy alias ekonomi ramah lingkungan dalam rangka menghadapi risiko perubahan iklim.

"Indonesia saat ini menjadi tujuan investasi nomor empat di dunia dan fokus kita ke green economy untuk mengurangi resiko perubahan iklim," kata Luhut. [dtk]