Sri Mulyani Buka-bukaan soal Utang hingga Kartu Pra Kerja

Advertisement

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Utang hingga Kartu Pra Kerja

JanganBaper.com
2 Mei 2020

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Utang hingga Kartu Pra Kerja
KARTUMERAH.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal utang demi menangani masalah Corona, serta menjawab kritikan terhadap program Kartu Pra Kerja. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat live Instagram bersama aktor Reza Rahadian, Jumat (1/5/2020).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua negara yang terdampak virus Corona memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui utang.

"Semua negara yang terkena corona nggak hanya Indonesia, ada 200 negara lebih dan negara yang dianggap negara kaya, hebat, maju juga terkena dan tertatih-tatih untuk menanganinya," kata Sri Mulyani dalam live Instagram, Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Utang ini, kata Sri Mulyani, demi memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 438,3 triliun atau 2,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Dana dari anggaran tersebut dikucurkan bertahap lewat paket stimulus I Rp 10,3 triliun, paket stimulus II Rp 22,9 triliun, dan paket stimulus III Rp 405,1 triliun. Namun, dana tersebut tidak bisa sepenuhnya mengalir dari APBN.

"Pemerintah melakukan stimulus, di sisi lain penerimaan pajak turun, yang bayar pajak kan nggak punya income masak dipajaki, penerimaan pemerintah turun namun pemerintah harus beri bantuan ke masyarakat dan dunia usaha," terang Sri Mulyani.

"Jadi ya harus melakukan pembiayaan dalam bahasanya utang, pinjamnya bisa ke BI, bisa ke masyarakat, ke dunia, memang negara lain utang? Ya iyalah," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum melebarkan defisit anggaran dari yang sebelumnya ditetapkan dalam UU Keuangan Negara yaitu maksimal 3%.

"Dibandingkan dengan negara lain, Australia Menkeu bilang saya defisit naik 10% GDP, Singapura yang basisnya APBN sangat prudent sekarang defisit 10% GDP itu utang. As juga stimulus 10% GDP itu utang juga, Malaysia juga defisitnya lebih besar, itu utang juga. Dalam hal ini kita jagain keuangan negara memang under alot of pleasure tapi hati-hati," tutur Sri Mulyani.

Yang jelas, Pemerintah belum lama ini menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 4,3 miliar. Penerbitan surat utang ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apalagi global bond ini memiliki tenor hingga 50 tahun, yang menjadi jatuh tempo pelunasan utang terlama.

Salah satu kritikan yang keras adalah mengenai biaya pelatihan Rp 1.000.000. Banyak kalangan yang menilai biaya pelatihan itu tidak tepat di tengah pandemi Corona.

Sebab, masyarakat terdampak dinilai lebih butuh bantuan langsung tunai (BLT) untuk modal bertahan selama COVID-19.

"Jadi kritik itu bagus, karena kita tahu kelemahannya di sini, dan pemerintah itu bukan makhluk tidak mau dengar," kata Sri Mulyani saat live Instagram, Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Sri Mulyani menjelaskan program bantuan sosial (bansos) sudah banyak diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik yang setiap tahunnya masuk program maupun bagi masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19.

Program Kartu Pra Kerja, dikatakan Sri Mulyani memang didesain menjadi semi bansos namun tetap memberikan pelatihan. Pemberian pelatihan kerja juga sesuai dengan tujuan pemerintah meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan industri.

Hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi wabah Corona, sehingga pemerintah tetap memberikan bantuan namun tidak menghilangkan pelatihannya.

"Jadi pemerintah pasti akan perbaiki terus, karena ini bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk siapkan tenaga kerja Indonesia agar skill meningkat namun karena outbreak COVID, bantalan sosial maka berikan cash namun nggak boleh give up dengan sistem pelatihan yang sudah ada," jelasnya.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini wajar jika program yang baru diluncurkan menuai banyak kritik. Apalagi pemerintah dikejar waktu untuk menanggulangi COVID-19.

"In short saya katakan dalam kita mengatasi COVID, karena berkejaran waktu pasti ada kekurangan di semua hal, namun tidak berarti pemerintah give up atau berhenti tidak lakukan, tapi akan terus diperbaiki, feedback perlu dilakukan," ungkapnya. [dtk]